Pendidikan

Survei: 1 dari 4 Pelajar Indonesia Terkontaminasi Radikalisme

Mata Air Fondation dan Alvara Research Center merilis hasil survei mengenai sikap dan pandangan keagamaan di kalangan mahasiswa dan pelajar.

Survei yang melibatkan 4.200 siswa dan mahasiswa di Jawa dan sejumlah kota besar di luar Jawa itu mengungkapkan temuan, bahwa satu dari empat peserta didik di Indonesia ‘siap berjihad untuk menegakkan khilafah atau negara Islam’ dan satu dari enam peserta didik memilih ‘ideologi Islam dan negara Islam’ dibanding Pancasila dan NKRI.

Responden semuanya beragama Islam dan berimbang antara laki-laki dan perempuan. Berasal dari kalangan ekonomi menengah yang belajar di perguruan tinggi dan SMA Negeri unggulan di Indonesia.

Survei yang berlangsung dari 1 September hingga 5 Oktober 2017:

  • Hampir 25% peserta didik ‘siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah’
  • Kurang dari 20% peserta didik lebih memilih ideologi Islam dibanding Pancasila
  • Hampir 20% peserta didik yang setuju khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal dibanding NKRI
  • Sekitar 20% peserta didik menganggap Perda Syariah tepat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas
  • Hampir 25% peserta didik setuju dengan pernyataan ‘negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah (menyeluruh)’

Survei ini adalah bagian dari rangkaian survei pandangan agama masyarakat, yang sebelumnya juga mendata para profesional.

Data tersebut, menurut Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Centre, memperlihatkan bahwa kunci isu radikalisme ini terletak di mahasiswa.

“Penetrasi ajaran intoleran sudah masuk di kalangan pelajar, kemudian diperkuat saat menjadi mahasiswa melalui kajian-kajian di kampus,” ujar CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017.

“Kalau kita berhasil menangani perguruan tinggi kasus-kasus radikalisme dengan lebih baik maka profesional akan lebih mudah. Input dari pelajar harus dibenerin, input mahasiswa harus dibenerin,” kata Hasanuddin.

Peneliti Alvara saat menjelaskan hasil survei mengenai pandangan keagamaan mahasiswa dan pelajar. (Foto/Koran SINDO/Rahmat Sahid)

Infiltrasi para pengajar

Hasil rilis ini dinilai sebagai alarm terhadap pemerintah Indonesia dan organisasi Islam moderat. Lantas, bagaimana dengan peran sekolah?

Mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi Universitas Indonesia, Ahmad Royani menuturkan, di kampus tempat ia menimba ilmu, berkembang apa yang ia sebut sebagai dukungan yang makin kuat terhadap konservatisme.

“Saya baru masuk kuliah dan dosen menanyakan penelitian apa yang akan dilakukan di tesis … saya menyoal radikalisme dan khilafah, dosen itu mulai tersinggung dan dengan nadanya yang mulai tinggi itu dia terus membantah, katanya saya sudah melakukan dikotomi kelompok di Indonesia, mengkotak-kotakkan katanya,” tutur Ahmad.

“Saya dituduh seperti itu dan beliau menutup pernyataannya dengan mengatakan dia lebih baik mati sebagai seorang Muslim daripada mati sebagai nasionalis, sambil menunjuk ke muka saya.”

Mohammad Dofir, seorang guru di SMP swasta Islam di Tangerang Selatan, menungkapkan bahwa dirinya juga melihat kecenderungan serupa di kalangan para guru.

“Ini potret saja. Di sekolah kami itu setiap hari Jumat, yang laki-laki salat Jumat, yang perempuan ada materi keputrian dibimbing oleh guru perempuan. Lepas dari kontrol kepala sekolah, ternyata guru-guru itu menyajikan materi yang sifatnya radikal,” kata Dofir.

“Contoh, guru menyajikan video aksi 212 di Monas dan dibumbui dengan ceramah-ceramah, itu menurut saya menebar kebencian.”

Foto ilustrasi: Siswa saat mengiuti Ujian Nasional (UN) di SMAN-1Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Senin (16/4). (Foto: ANTARA/Rahmad)

‘Pembiaran terlalu lama’

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Dr. Didin Wahidin, mengaku kaget setelah melihat hasil survei tersebut. Ia menilai gejala dukungan terhadap jihadisme dan negara Islam bisa jadi akibat dari pembiaran yang terlalu lama atas ideologi radikalisme di kampus-kampus.

“Kami sudah tahu faktornya (dari) dulu. Jadi akibat pembiaran yang lama itu maka kemudian muncul dosen dan mahasiswa yang teracuni oleh ajaran-ajaran radikal yang kemudian seolah-olah kalau ber-Islam maka tidak ber-NKRI. Kalau ber-NKRI seolah-olah tidak ber-Islam,” papar Didin.

“Sebenarnya tidak begitu. Jadi hubungan negara dan agama itu harus dibangun merupakan satu kesatuan yang utuh.”

Hal yang sama dilihat juga oleh Mohammad Dofir di sekolahnya, “Ada pembiaran. Guru tidak peduli dan kepala sekolah tidak menegur.”

Peran ulama dan media sosial

Penyebaran radikalisme tentu bukan hanya lewat perangkat institusi pendidikan saja. Ideologi ini juga menyebar di masyarakat dan juga di media sosial.

Menurut survei, ulama-ulama yang berpengaruh, yang ceramahnya mudah diterima, menjadi panutan.

Untuk meredamnya, pengurus GP Ansor, Nusron Wahid — ormas Islam di bawah Nahdlatul Ulama — mengajak ulama memodernisasi cara berkhotbah, agar secara efektif bisa berkomunikasi dengan kalangan muda.

Nusron Wahid

“Harus ada inovasi dakwah dan transformasi gerakan yang lebih menyentuh anak muda, lebih ngepop dan lebih bisa diterima kalangan mahasiswa dan kalangan milenial,” kata Nusron.

“Bagaimana materi-materi yang berat itu bisa dikemas dengan cara yang enteng, lunak, dan gampang diterima. Singkat, padat tapi bisa memahamkan terutama generasi Facebook.”

Artikel ini sudah diterbitkan di Jurnalpolitik.id

Komentar Facebook

You Might Also Like