Nasional

Soal Gugatan Dirjen HAM ke Fresh Laundy, Ombudsman: Itu Contoh Arogansi Pejabat Publik!

dirjen HAM
Dirjen HAM Mualimin yang menggugat Fresh Laundry Rp 210 juta cuma gara-gara jasnya kurang licin

Jurnalindonesia.id – Tindakan Dirjen HAM Mualimin Abdi yang menggugat Fresh Laundry sebesar Rp 210 juta cuma gara-gara jasnya tidak disetrika dengan licin, sangat disesalkan oleh anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu. Menurutnya, pejabat sekelas Dirjen HAM mestinya tidak melakukan hal sepele semacam itu. (Baca: Mualimin Abdi, Dirjen HAM Sok Kuasa yang Gugat Jasa Laundry Rp 210 Juta Cuma Gara-gara Jas Tidak Licin)

Anggota Ombudsman RI

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu

“Contoh arogansi pejabat publik dalam merespon kasus yang dihadapi,” kata Ninik saat kepada wartawan detikcom, Minggu (9/10/2016).

Angka Rp 210 juta didapat dari kerugian sebesar harga jas Rp 10 juta. Sedangkan kerugian immateril sebesar Rp 200 juta karena jas itu tak bisa dipakai di acara di kantor Kemenkum HAM. Sebagai pejabat, Mualimin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalh.

“Akan lebih baik jika sebagai figur pejabat publik mengedepankan cara-cara musyawarah dan tidak menggunakan kekuasaannya sebagai basis menyampaikan kekecewaan yang dialami,” ucap Ninik.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarat Selatan (PN Jaksel). Belakangan, gugatan itu akhirnya dicabut dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan cara kekeluargaan.

“Bahwa Pak Dirjen dirugikan secara materiil dan immateriil faktanya terjadi. Tapi sebagai pejabat publik akan baik kalau bisa mengajarkan cara-cara yang lebih kekeluargaan. Penyelesaian hukum dipilih jika cara musyawarah gagal ditempuh,” pungkas Ninik.

dirjen HAM

Dirjen HAM Mualimin yang menggugat Fresh Laundry Rp 210 juta cuma gara-gara jasnya kurang licin

Sementara itu, menurut Ricardi S Adnan, sosiolog Universitas Indonesia (UI), tidak sepantasnya seorang pejabat negara membawa emosi pribadi secara kelembagaan apalagi hanya untuk mengurusi hal sepele seperti sebuah jas.

“Siapa pun juga harus bisa menempatkan dirinya secara pantas. Baik sebagai pimpinan organisasi atau pun lembaga pemerintah, apalagi pejabat negara eselon I. Janganlah membawa emosi pribadi secara kelembagaan yang sebenarnya tidak relevan untuk hal yang seyogyanya masalah kecil,” tukas Ricardi.

Wartawan sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Mualimin, tetapi ia menolak menemui wartawan untuk menjelaskan permasalahan itu. Adapun atasan Mualimin, Menteri Yasonna Laoly membenarkan gugatan itu karena jas Mualimin mengkerut tetapi gugatan sudah dicabut.

“Pak Mualimin mengeluhkan hasil laundry mengkerut itu baju. Jadi sudah dibicarakan baik-baik dengan orang laundry nggak direspons. Dibilang lah, ini masa enggak diganti? katanya. Pihak sana (laundry) nantang sudahlah kalau nggak senang ke pengadilan. Tapi mereka sudah damai,” ujar Laoly.

 

Komentar Facebook

You Might Also Like