Ekonomi dan Bisnis

Rizal Ramli: Selama Ini Presiden Diberi Informasi Hoax oleh Menteri Penjilat

Rizal Ramli
Rizal Ramli

Presiden Joko Widodo mengklaim tak ada penurunan daya beli masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh sejumlah pihak. Jokowi sendiri kerap menyebut tak ada pelemahan daya beli, yang ada adalah peralihan konsumsi masyarakat dari offline ke online.

Presiden menjadikan naiknya kinerja perusahaan ekspedisi sebagai indikator tak ada penurunan daya beli.

Namun, kemarin Jokowi tampaknya mulai mengakui adanya penurunan daya beli masyarakat. Hingga kemudian Jokowi berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menciptakan proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini agar banyak masyarakat yang memiliki penghasilan sehingga daya beli bisa meningkat.

“Perpres akan keluar pada Januari 2018. Sehingga nantinya program padat karya itu bagi honor pekerjanya harus dibayar langsung tunai. Mingguan, atau kalau bisa harian, tidak boleh bulanan. Agar ada imbas memperkuat daya beli,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan para Pemimpin Redaksi (Pemred) media massa, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (30/10).

Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Rizal Ramli menyebut program padat karya merupakan solusi tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat menengah bawah.

“Iya, Pak Jokowi akhirnya akui daya beli rakyat turun, setelah sebelumnya diberi informasi hoax oleh menteri penjilat. Proyek padat karya itu solusi tepat untuk mengkatrol daya beli masyarakat,” ujar Rizal, Selasa (31/10).

Rizal Ramli menilai selama ini Jokowi tidak mendapatkan informasi yang tepat. Jokowi, kata Rizal, hanya diberi informasi palsu atau hoax.

“Presiden di sidang kabinet tidak diberi penjelasan yang benar, termasuk juga presiden diberikan informasi daya beli enggak turun, itu informasi hoax oleh menteri penjilat,” kata Rizal.

Kenyataan yang sesungguhnya, lanjut Rizal, daya beli betul-betul turun.

“Saya bicara dengan kalangan bisnis dan rakyat biasa, loh kok presiden bisa dilaporin daya beli enggak turun? Nah, informasi enggak benar ini lebih bahaya dari masalahnya sendiri,” ucap Rizal.

Terkait program untuk genjot daya beli itu, Jokowi memerintahkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan aturan teknis proyek padat karya tersebut secara lebih detil.

“Yang jelas, dalam proyek padat karya tersebut, honor untuk pekerjanya harus dibayarkan secara harian dan tunai,” kata Jokowi.

Untuk Kementerian Desa, Jokowi menginstruksikan supaya proyek padat karya tersebut bisa menyedot minimal 200 tenaga kerja di setiap desa.

Perlu diketahui, jumlah desa di Indonesia saat ini ada 74 ribu desa dan dana desa untuk 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Dengan demikian, belasan juta tenaga kerja diharapkan akan terserap lewat proyek padat karya Kementerian Desa saja, belum kementerian yang lain.

“Bila dihitung 200 tenaga kerja kali 74 ribu desa, ada hampir 15 juta sendiri tenaga kerja yang terserap,” papar Jokowi.

Artikel ini sudah diterbitkan di Jurnalpolitik.id

Komentar Facebook

You Might Also Like