Ekonomi dan Bisnis

Rizal Ramli Ramal PLN Bangkrut kalau Tetap Kejar Proyek 35.000 MW, Ini Perhitungannya

Rizal Ramli
Rizal Ramli

Beberapa hari lalu surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang ditujukan untuk Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno bocor ke publik. Surat bertanggal 19 September 2017 dengan nomor S-781/MK.08/2017 itu berisi kekhawatiran Sri Mulyani terkait kondisi keuangan PT PLN (Persero) akibat kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman utang PT PLN (Persero) dalam program 35.000 MW.

Bicara soal kekhawatiran soal utang dari PT PLN, selain Sri Mulyani, ada juga pihak yang jauh-jauh hari sudah mempersoalkannya, yakni Rizal Ramli. Rizal sudah mengingatkan bahwa kinerja keuangan PLN bakal memburuk gara-gara mega proyek tersebut.

Hal tersebut Rizal sampaikan saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, 2015 lalu.

Menurut Rizal saat itu, berdasarkan hitungannya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia cuma membutuhkan pembangkit listrik berkapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW.

“Kita melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis kalau 35.000 MW tercapai 2019, maka pasokan jauh melebihi permintaan, ada idle (kelebihan) 21.000 MW. Di sana ada listrik swasta,” jelas Rizal di Jakarta, Senin (7/9/2015) lampau.

Dengan kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), menurut Rizal, maka PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP.

Artinya pakai tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta.

“Maka PLN harus bayar 72% listrik dari listrik yang tidak terpakai,” kata Rizal.

Selain itu ia juga menjelaskan, PLN telah menghitung perkiraan listrik yang akan dibayarkan dari 72% atau 21.000 MW yang tidak terpakai nantinya bila proyek 35.000 MW ini selesai dalam 5 tahun ke depan. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai US$ 10,763 miliar per tahun atau sekitar Rp 150,6 triliun.

“Mau dipakai apa tidak PLN wajib bayar listrik yang tidak terpakai, 72% yang tidak terpakai dari proyek 35.000 MW itu nilainya tidak kurang dari US$ 10,763 miliar,” ungkap Rizal.

“Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan,” tutur Rizal.

Dan sekarang, mendapati Surat Sri Mulyani tersebut, nampaknya ramalan Rizal Ramli terbukti. Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini itu menjelaskan kekhawatiran terhadap kondisi keuangan PLN akibat besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut berpotensi memburuk karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

 

loading...


Artikel Lain