Ekonomi dan Bisnis

Pernyataan Lengkap Pihak Alexis Terkait Penghentian Izin Usahanya

Hotel Alexis
Hotel Alexis

Pihak Hotel Alexis akhirnya angkat bicara terkait keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menolak daftar ulang tanda daftar usaha (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

Dalam jumpa pers hari Selasa (31/10), mereka memberikan pernyataan lengkap yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibacakan oleh Legal & Corporate Affair Alexis Group Lina Novita dan Mochamad Fadjri.

Ada 9 poin yang menjadi sorotan dalam surat tersebut. Salah satunya, pihak Hotel Alexis menegaskan hingga kini di hotel dan griya pijat mereka tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik peredaran narkoba maupun kasus asusila.

Pihak Hotel Alexis memohon bimbingan dan solusi dari Pemprov DKI Jakarta agar perizinan hotel dan tempat spa mereka bisa diperpanjang. Mereka berharap nasib para karyawan ikut dipikirkan, apalagi sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga.

Berikut ini pernyataan lengkapnya:

Tanggapan Alexis Group terhadap surat dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda DKI Jakarta

Assalamualaikum Wr Wb,
Salam Sejahtera,

Menyikapi beredarnya surat dari Dinas PTSP yang isinya belum dapat memproses permohonan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis, maka kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini dan kami siap bekerja sama dengan Pihak Pemda DKI guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI.

2. Hotel maupun griya pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata di mana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila.

4. Kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama Alexis diidentikkan dengan tempat yang kurang baik, oleh karenanya kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan, maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

5. Kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas PTSP, atas dasar hal tersebut kami melakukan penghentian operasional hotel dan griya pijat Alexis dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha pariwisata kami. Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukkan bahwa pihak kami taat aturan.

6. Perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga, satu hal yang pasti belum terbitnya perpanjangan TDUP usaha kami yang akan berujung pada penutupan usaha akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka.

7. Kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi pihak kami secara sepihak, mohon juga dilihat bahwa selama ini pihak kami merupakan salah satu pelaku usaha di kota Jakarta yang tidak pernah melakukan pelanggaran atau pun menerima sanksi terkait pelanggaran dalam bentuk apapun dari dinas terkait yang merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan kota Jakarta lewat pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja melalui sektor pariwisata.

8. Bersama ini kami mohon kepada pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perizinan untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya agar usaha kami di sektor pariwisata dapat terus berjalan, pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

9. Kepada seluruh masyarakat maupun media, mari bersama-sama kita bangun kota Jakarta lewat sektor pariwisata guna menjadikan kota Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di negara Indonesia.

Jakarta,31 Oktober 2017

Hormat kami,

Lina Novita, S.H

Mochamad Fadjri, S.H

Legal & Corporate Affair Alexis Group

Legal & Corporate Affair Alexis Group Lina Novita dan Mochamad Fadjri

Di kesempatan yang sama, Lina juga mengungkapkan bahwa PT Grand Ancol Hotel sebagai pengelola Hotel Alexis belum ada rencana membawa kasus tidak diperpanjangnya izin usaha mereka ke ranah hukum

Mereka hanya menginginkan adanya audiensi dengan Pemprov Jakarta untuk menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan tidak melanggar hukum seperti yang selama ini diberitakan.

“Kami barharap tidak perlu sampai ke ranah hukum, dokumen kami lengkap dan kegiatan usaha yang kami lakukan tidak melanggar hukum. Kami hanya ingin ada audiensi agar kami juga memperoleh bimbingan dan masukan agar kami bisa membenahi perizinan kami dengan tujuan melanjutkan usaha ini,” kata Lina Novita kepada awak media, Selasa (31/10/2017).

Pihak Hotel Alexis meminta agar Pemprov Jakarta berkaca pada Pasal 2 yang tercantum dalam Perda Jakarta No 12 Tahun 2013. Yaitu, mereka meminta persamaan perlakuan dalam menjalankan bisnis hotel untuk pariwisata.

“Kalau mengacu pada Pasal 2 Perda No 12 Tahun 2013 disebutkan persamaan perlakuan. Kalau memang dalam usaha kami ditenggarai ada pelanggaran maka kami akan perbaiki.”

“Selanjutnya bila sudah kami perbaiki, kami berharap Hotel Alexis dilanjutkan izin operasionalnya. Kalau hotel lain masih bisa beroperasi kenapa Alexis tidak,” tegas Legal Affairs Staff lainnya, Muhammad Fajri.

Sebelumnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku memiliki bukti kuat yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola Hotel Alexis. Atas dasar itulah Pemprov Jakarta tidak lagi memberi izin operasional Hotel Alexis.

Artikel ini sudah diterbitkan di Cowok.co

Komentar Facebook

You Might Also Like