Ekonomi dan Bisnis, Kesehatan

Pemerintah Berencana Tutup Defisit Anggaran BPJS Kesehatan dengan Cukai Rokok

Menko PMK, Puan Maharani
Menko PMK, Puan Maharani

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat defisit anggaran hingga mencapai Rp 9 triliun.

Memang, sejak didirikan pada 2014 silam, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit.

Mengatasi defisit anggaran yang kian membengkak, Pemerintah lewat sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

Ada 9 opsi kebijakan yang ditetapkan pemerintah Dipimpin dalam mengatasi defisit anggran BPJS.

“Kami sudah lakukan koordinasi antara Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, Kemenkes dan tentunya BPJS Kesehatan bahwa ada 9 hal bisa lakukan bagaimana nanti insyaallah dapat atasi defisit,” kata oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayan (Menko PMK), Puan Maharani, usai mengadakan Rapat Tingkat Menteri (RTM), di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Dari ke-9 opsi kebijakan tersebut, Puan mengungkapkan dua opsi yang dapat digunakan. Yaitu lewat sistem gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan melalui sistem bagi hasil dari cukai rokok di daerah.

“Cukai rokok yang ada di daerah bisa kami lakukan untuk mengatasi defisit BPJS ke depan sehingga peran Pemda ke depan dapat aktif bukan preventif dan promotif saja. Juga uang yang ada di Pemda bisa untuk melakukan palayanan kesehatan,” beber Puan.

Di kesempatan dan lokasi yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan bahwa 9 opsi tersebut merupakan bentuk suntikan dana tambahan bagi BPJS yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013.

Dengan adanya suntikan dana tersebut diharapkan defisit anggaran BPJS Kesehatan dapat teratasi.

“Untuk menutup iuran yang belum sesuai hitungan ini tentu ada upaya yang dilakukan pemerintah agar program tetap berjalan, yakni melalui suntikan dana tambahan sesuai PP 87,” kata Fahmi.

Dari 9 opsi kebijakan itu, Fahmi menyebutkan 6 opsi di antaranya:

1. Sistem bagi hasil dari cukai rokok di daerah,

2. Berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyakit-penyakit yang disebabkan karena pekerjaan,

3. Cost sharing yang akan dihitung dari kasus-kasus yang menimbulkan moral hazard,

4. Mengefisiensikan biaya operasional BPJS Kesehatan dengan mendapatkan Key Performance Indicator (KPI),

5. Revisi peraturan perundang-undangan agar BPJS bisa bekerja secara optimal,

6. Berbagai opsi lain yang dapat menghemat dan mengefisienkan biaya pelayanan kesehatan tanpa mengurangi mutu layanan.

Komentar Facebook

You Might Also Like