Nasional

Habib Rizieq: Kapolda Metro Mesti Dididik Lagi

Habib Rizieq Shihab saat mendatangi gedung Nusantara III, Komplek Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017). (Foto: Sopian/Harian Terbit)
Habib Rizieq Shihab saat mendatangi gedung Nusantara III, Komplek Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017). (Foto: Sopian/Harian Terbit)

Jurnalindonesia.id – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq bertemu dengan Pimpinan DPR, Rabu (11/1/2017).

Kedatangan Rizieq disambut duo Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, di ruangan Pimpinan DPR lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Dalam pertemuan itu, Rizieq bercerita soal tudingan makar kepada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) -MUI oleh Polri.

“Masih kelanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang aksi 212, jadi kami tegaskan kembali, bahwa aksi 212 yang digelar GNPF-MUI, sama sekali bukan aksi makar dan tidak ada kaitan dan tidak sedikitpun ada indikasi makar di dalamnya,” kata Habib Rizieq kepada Pimpinan DPR itu.

Rizieq merasa adanya upaya sistematis yang mestigmakan gerakan aksi 212 terkait dengan pertemuan-pertemuan makar. Ia pun menegaskan aksi 212 bukanlah gerakan makar.

“Aksi 212 bukan aksi makar. Bahwa kami sampaikan, aksi 212 bisa masif, aman, super damai, salah satunya adalah justru keberhasilan komunikasi antara pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri dan jajaran, dengan pmpinan GNPF-MUI,” kata Habib.

Rizieq menduga adanya kalangan Polda Metro Jaya yang ingun memberikan kesan aksi 212 ditunggangi makar. Oleh karenanya, Habib meminta bantuan DPR khususnya Komisi III DPR untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

“Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman di jajaran penegak hukum atau diperalat jadi alat politik oleh salah satu kelompok yang memang merasa tidak bersahabat dengan aksi 212 itu,” kata Habib.

Hal senada juga Rizieq ungkapkan setelah pertemuan itu usai. Di hadapan para wartawan, Rizieq menegaskan bahwa tidak ada upaya makar sama sekali. Yang dilakukan oleh Rachmawati, Kivlan Zein dkk hanyalah penyampaian aspirasi yang sah.

“Kalau ada kelompok angkat senjata berontak kepada pemerintah, hanya pasal makar itu yang berlaku,” tegas Rizieq.

“Tapi kalau ada yang sekadar diskusi, seminar, rapat. Walaupun mereka berkeinginan untuk meminta pelengseran daripada seorang Presiden, itu bukan makar,” lanjutnya.

“Jadi kita minta Kapolda Metro ini musti dididik lagi supaya tahu apa itu arti makar. Jangan dikit-dikit ini makar. Orang rapat (disebut) makar, orang ceramah dibilang makar, orang simposium dibilang makar. Orang sekadar mengemukakan pendapat enggak setuju dengan seorang presiden, atau seorang menteri, kemudian dibilang makar,” kata Rizieq.

“Suruh belajar hukum yang bener. Kalau seorang Kapolda tidak mengerti hukum, tidak boleh dia jadi Kapolda. Kapolri wajib untuk mencopot Kapold-kapolda yang suka membikin provokasi di tengah masyarakat. Karena itu berbahaya untuk keutuhan NKRI,” pungkas Rizieq.

Lihat videonya berikut:

 

Komentar Facebook

Lainnya