Nasional

Habib Rizieq Diusulkan Diangkat Jadi Imam Besar Nasional

Habib Rizieq Shihab
Habib Rizieq Shihab

Jurnalindonesia.id – Tak bisa dipungkiri, kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka gubernur DKI non aktif Basuki T Purnama (Ahok) semakin melambungkan nama ketua FPI Habib Rizieq Shihab.

Sebagaimana diketahui, Rizieq selaku ketua Dewan Pembina GNPF-MUI memiliki peran sentral dalam gerakan massa besar-besaran yang mendesak supaya Ahok segera diproses secara hukum.

Pujian datang dari segala penjuru berbagai pihak yang sepakat dengan gerakan tersebut. Malah, baru-baru ini muncul usulan supaya Rizieq dinobatkan sebagai imam besar nasional.

Usulan tersebut datang dari organisasi massa yang mengaku bernama Parmusi (Persaudaraan Muslim Indonesia). Parmusi menilai, Rizieq telah berhasil menyatukan umat Islam Indonesia dari berbagai golongan dan mazhab.

“Dengan berbagai pertimbangan, Parmusi mengusulkan seluruh komponen umat Islam khususnya Ormas Islam, OKP Islam, majelis taklim, DKM, laskar Islam untuk segera bermusyawarah dan menetapkan Habib Rizieq sebagai imam besar nasional untuk menjadi acuan dalam penegakkan amar makruf nahi mungkar di negeri ini,” kata Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam di Hotel Amarossa, Jakarta Selatan, Senin (19/12), sebagaimana dikutip JPNN.

Disamping itu, Usamah juga mengatakan, Parmusi dari hasil rakornasnya mendesak pemerintah dan seluruh komponen nasional khususnya DPR RI, DPD RI dan MPR RI untuk mengembalikan konstitusi Negara sesuai dengan UUD 1945.

Sehingga dapat menangkal kekuatan asing menguasai Negara Kesatuan Republik lndonesi (NKRI) melalui aspek hukum.

“Bahwa UUD 1945 termasuk salah satu konstitusi yang progresif di dunia, di dalamnya terdapat anti kolonialisme dan pro-kesejahteraan sosial,” ungkapnya.

Pasca reformasi, jelas dia, seiring menguatnya angin liberalisme, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Amandemen tersebut pada saat ini ternyata banyak menimbulkan masalah kenegaraan dan perubahan dalam bidang ekonomi, hukum dan demokrasi yang tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945  asli.

“Akibatnya, dinamika demokrasi super liberal pasca reformasi di negeri ini, melahirkan sejumlah regulasi yang memberikan ruang terlampau luas dan besar bagi asing untuk menguasai sumber daya alam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.

Komentar Facebook

Lainnya