Kriminal

Ditanya Bukti Alexis Melanggar, Anies: Masa Fotonya Kami Tunjukkan

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan - Sandiaga Uno

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nampaknya masih enggan untuk mengungkapkan bukti-bukti yang menjadi dasar tidak diperpanjangnya izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta Utara.

Namun dia mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti terkait pelanggaran susila di tempat tersebut. Menurut Anies, Pemprov DKI maupun aparat keamanan tidak bisa menunjukkan bukti tersebut ke publik.

“Ini (Alexis) agak berbeda dengan bangunan yang melanggar. Kalau bangunan melanggar bisa difoto, fotonya ditujukin. Masa ini (bukti pelanggaran Alexis) mau difoto, fotonya ditunjukin, gimana coba?” ujar Anies di Mapolda Metro Jaya, Selasa (31/10/2017).

Anies pun menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak sembarangan mengambil keputusan. Pemerintah memiliki bukti untuk tidak lagi mengeluarkan izin Alexis. Salah satu bukti itu yakni adanya laporan-laporan dari masyarakat.

“Karena itu kami sampaikan ada bukti-buktinya semua, ada datanya, dan itu menjadi bagian dari pertimbangan,” kata Anies.

Baca: Penutupan Alexis, Fahri Hamzah: yang Lainnya Juga dong!

Hotel dan griya pijat Alexis Jakarta

Anies berjanji tidak ada lagi kegiatan menyimpang di tempat wisata, sebagaimana yang diduga terjadi di Hotel dan Griya Pijat Alexis. Hal itu mengacu pada Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pada pasal 42 ayat 1 sampai 3 Perda Tibum disebutkan, setiap orang dilarang berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum lainnya.

“Kami eksekusi, kami pastikan tidak ada kegiatan di hari-hari ke depan, semua aturan daerah ditaati. Bila ada pelanggaran, kami tidak akan pandang bulu,” kata Anies.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI memutuskan tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis per tanggal 27 Oktober 2017. Pada tanggal tersebut, Alexis mestinya sudah tak bisa beroperasi.

Pihak Alexis mengajukan Surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) pada 26 Oktober. Namun dalam surat keputusan, pihak dinas tidak bisa memproses surat permohonan TDUP tersebut.

Surat itu menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum dapat memproses permohonan tanda daftar usaha pariwisata Alexis.

Dengan demikian, menurut Anies, segala kegiatan yang berlangsung di hotel tersebut dinilai ilegal.

Baca juga: Taufik Ingatkan Pemprov Harus Punya Bukti Kuat Tutup Alexis

Temuan sejumlah bukti di lapangan dan laporan yang diterima pemerintah menjadi bahan pertimbangan untuk tidak memperpanjang izin operasional Alexis.

Sementara itu, Staf Legal dan Juru Bicara Alexis Grup, Lina menyatakan, pihaknya tetap menghargai keputusan pemerintah. Kegiatan operasional di Alexis pun dihentikan sementara ini.

“Kami menghargai surat yang sudah diterbitkan Dinas, untuk itu kami menyetop operasional terlebih dahulu hari ini, kami akan minta rekomendasi, untuk menyesuaikan peraturan Pemrov DKI dalam hal usaha ini,” kata Lina.

Komentar Facebook

You Might Also Like