Politik

Anies-Sandi Dinilai Enggan Lakukan Transparansi Sebagaimana Janjinya Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Salah satu janji yang dilontarkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu adalah mengenai transparansi atau keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota.

Sekitar bukan Maret 2017 lalu, Anies sempat menyebut sistem pemerintahan terbuka (open governance) yang akan diterapkannya mencakup soal keterbukaan informasi dan partisipasi warga dalam membangun ibu kota.

Namun kini ketika sudah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, setidaknya sampai dua minggu masa kerjanya, janji tersebut tampaknya menguap begitu saja,

Keterbukaan informasi yang Anies-Sandi janjikan dalam menjalankan programnya pun mulai dipertanyakan. Mulai dari sikap keduanya menghadapi kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang hingga kini masih belum jelas.

Pada Minggu (29/10), Sandi menolak mengomentari rencana pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) soal reklamasi Teluk Jakarta dengan DPRD DKI.

Anies juga mulai tertutup. Dia enggan membeberkan konsep pembangunan Wisata Bahari di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, yakni kawasan wisata yang ia janjikan sebelun terpilih. Ia cuma meminta agar media ebih bersabar menunggu aksinya, ketimbang bicara konsep.

Selain itu, rapat tertentu yang biasanya terbuka untuk media, sejak kepemimpinan Anies-Sandi, kini diselenggarakan secara tertutup. Para wartawan diperintahkan menunggu di luar ruang rapat. Rapat yang dulunya terbuka kini tidak diperbolehkan untuk diliput.

“Tertutup. Perintahnya seperti itu,” kata seorang petugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta kepada wartawan sambil mengarahkan keluar.

Adapun rapat yang dimaksud adalah rapat pengarahan dengan jajaran petinggi badan usaha milik daerah (BUMD), Kamis (2/11) kemarin. BUMD yang hadir antara lain PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dan PD Pasar Jaya.

Salah satu peserta rapat, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar enggan memberikan detail pembahasan rapat.

“Tadi gubernur dan wakil gubernur memberikan arahan saja. Tanya Pak Gub dan Wagub saja. Nggak enak kalau saya,” ujarnya ketika ditemui usai rapat.

Sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu (1/11), rapat pengarahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 juga tertutup dan ‘terlarang’ bagi media.

Padahal, dua rapat tersebut biasanya terbuka untuk media pada pemerintahan periode sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab keterbukaan informasi kepada publik.

SKPD Juga Mulai Irit Bicara

Beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun kini mulai sulit dimintai keterangan atas isu tertentu. Contohnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati bungkam ketika ditanya wartawan soal reklamasi.

Kepala Badan Pajak DKI Edi Sumantri juga sulit dimintai keterangan soal pajak Hotel dan Griya Pijat Alexis. Begitupun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tinia Budiati soal rencana pemantauan hotel sejenis Alexis.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah juga enggan menjawab saat ditanya rencana penataan PKL Tanah Abang.

Padahal, saat menggelar coffee morning bersama para SKPD dan wartawan di Balai Kota, Rabu (25/10), Anies berjanji bahwa para SKPD akan terbuka soal program, terlebih masalah teknis.

Saat dikonfirmasi kepada Anies terkait para SKPD yang mulai irit bicara itu, ia hanya tersenyum dan tidak menjawab sedikitpun.

Baca: Pemprov DKI Restui PKL Tanah Abang Jualan di Trotoar

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun bergegas menuju ruangannya dan meninggalkan awak media.

Di sisi lain, perubahan pola komunikasi pertama kali dirasakan ketika Sandiaga menginstruksikan agar wawancara tidak dilakukan di area Lantai 2 Gedung Blok B Balai Kota, dekat ruangannya. Alasannya, tampilan lokasi tersebut dinilai kurang elok untuk difoto atau direkam awak media.

Hal ini berbeda pada masa pemerintahan DKI sebelumnya, wartawan diperbolehkan menunggu dan wawancara di sana. Sehingga wartawan sekaligus bisa melihat siapa saja tamu yang menemui wakil gubernur.

Bantah Tertutup

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfotik DKI Dian Ekowati menyebutkan bahwa kini aturannya adalah wawancara atau doorstop memang dikonsentrasikan berkumpul di Balairung.

“Itu hanya semata-mata lebih tertib dan tertata rapi. Sekarang memang di Balairung,” ujar Dian ketika dihubungi wartawan, Kamis (2/11).

Dian juga menegaskan bahwa Anies tetap menginstruksikan agar para SKPD bersedia memberi penjalasan kepada media, terutama yang menyangkut informasi publik dan hal-hal teknis.

“Itu kan statement-nya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur seperti itu. Nggak ada arahan untuk menjadi tidak terbuka, malahan semuanya harus siap,” kata Dian.

Soal rapat yang tertutup, Dian juga membantahnya. Dia mengatakan bahwa rapat itu tak bisa diliput semata-mata agar lebih tertib. Dian menyebut bahwa rapat tersebut tidak bermaksud disembunyikan.

“Ya itu mungkin sudah pengaturannya agar lebih tertib, lebih konsentrasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Dian meyakini bahwa rapat pimpinan (rapim) antara gubernur dan wakil gubernur dengan para SKPD dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) tetap rutin diunggah di akun resmi Youtube Pemprov DKI.

“Tetap diunggah kok,” ujar Dian.

Adapun agenda rapim tiap awal pekan itu antara lain membahas penyerapan anggaran, progres proyek atau program Pemprov DKI, maupun paparan pencapaian kinerja. Di akun itu juga diunggah video-video kegiatan gubernur dan wakil selama bekerja.

Artikel ini sudah diterbitkan di Jurnalpolitik.id

Komentar Facebook

You Might Also Like