Politik

Akankah Ahok ‘Dikorbankan’ demi Meredakan Suhu Politik?

Jurnalindonesia.id – Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok mendatangi Gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Senin (07/11) pagi, sebagai bagian dari penyelidikan atas laporan penistaan agama yang diperintahkan Presiden Jokowi untuk diselesaikan secara cepat dan transparan.

Pemeriksaan ini dtempuh setelah unjuk rasa massal umat Islam pada Jumat (04/11), yang menuntut penegakan hukum atas Ahok.

Presiden Joko Widodo — yang menyebut ada aktor politik di belakang unjuk rasa tersebut — sudah menegaskan penuntasan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok — terkait Surat Al Maidah 51 — akan dilangsungkan dalam tempo dua pekan.

Namun kini ada yang mempertanyakan, apakah penegakan hukum ditempuh karena tekanan dari unjuk rasa 4 November?

Bagaimanapun polisi sudah bersikukuh hanya akan menjalankan proses hukum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti dinyatakan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dalam jumpa pers Sabtu (05/11).

Sikap yang ditegaskan kembali oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Agus Rianto, bahwa proses hukum terhadap Ahok sama sekali bukan atas desakan massa.

“Ada sebagian masyarakat yang tidak sabar, sepertinya pingin cepat padahal tahapannya kan ada. Teman-teman penyidik sudah maraton, simultan melaksanakan tugas itu”, tegas Agus.

“Kami tidak bermain politik oleh karena itu kami tidak berharap bisa terikut dengan ranah politik”, tambah Agus.

Demi meredakan suhu politik

Namun sebagian kalangan mencemaskan Ahok akan ‘dikorbankan’ untuk meredakan suhu politik yang memanas belakangan ini, yang terkait dengan upaya untuk menggagalkan Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, Februari mendatang.

Abdillah Toha — salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional — berpendapat bahwa demo 4 November lalu memiliki agenda lebih besar dari sekedar memproses Ahok secara hukum atau menjatuhkan Ahok.

“Ahok itu sasaran antara, saya kira. Demo kemarin begitu besar, tidak pernah saya lihat demo sebesar itu, bahkan mungkin lebih besar dari demo ketika Suharto turun, kalau melihat jumlahnya. Dan menyebar di berpuluh-puluh kota di Indonesia. Masa semua gara-gara Ahok tuh? Menjatuhkan Ahok? Secara logika tidak mungkin”, kata Abdillah.

“Memang peserta demo itu Muslim awam yang dipanas-panasilah. Tapi agendanya jauh lebih besar dari itulah”, tambah Abdillah.

Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan bahwa proses gelar perkara akan berlangsung transparan sesuai instruksi Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Kepresidenan)

Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan bahwa proses gelar perkara akan berlangsung transparan sesuai instruksi Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Kepresidenan)

Pandangan tersebut ditepis oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang turut dalam aksi 4 November dan berada dalam satu kendaraan panggung bersama Rizieq Shihab, pendiri Fiont Pembela Islam, FPI — salah satu penggagas demo tersebut.

Menurut Fahri, intervensi justru dilakukan oleh istana kepresidenan dan kalau terjadi kerumitan-kerumitan politik dan hukum -menurutnya lagi- maka istana pula yang harus menanganinya.

“Arus masyarakat kan soal lain. Dinamika politik soal lain. Penegakan hukum soal lain. Tetapi ketika kita gagal mengelolanya dari awal, bisa menjadi satu. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang satu, urai dong dengan baik, bagaimana caranya menghadapi kenyataan seperti ini”, kata Fahri.

Sasaran lebih besar?

Sementara Abdillah Toha yakin bahwa Ahok tidak melakukan penistaan walau di sisi lain bisa memahami jika demi solusi politik jangka pendek maka mungkin saja Ahok akan dikorbankan.

“Menurut saya ini sudah bukan persoalan Al Maidah lagi. Sebelumnya kelompok yang sama sudah minta Ahok dicopot. Dan yang paling penting saya kira, seperti dikatakan presiden, ada aktor-aktor politik,” kata Abdillah.

“Mungkin akhirnya kalau kita mau rekonsiliasi, kan ada give and take (memberi dan menerima), satu-satunya (mengorbankan Ahok) itu saya kira. Namun andaikata Ahok mundur, apakah selesai. Karena mereka langsung merasa kuat dan nanti menuntut macam-macam lagi.”

Ia juga memperingatkan bahwa yang dipertaruhkan adalah faktor yang sangat prinsip untuk kehidupan kebangsaan Indonesia.

FPI

Selebaran di internet yang menyerukan agar Jokowi dilengserkan. (Foto: Facebook Habib Muhammad Rizieq Shihab)

“Betul-betul hukum dan demokrasi dikalahkan. Biayanya besar ini. Jadi ruginya di situ. Untungnya kalau mereka menjadi tenang, ketertiban umum bisa dipulihkan.”

Secara blak-blakan Abdillah berpendapat bahwa ada agenda yang lebih besar dari menuntut pemrosesan hukum atas Ahok dalam Demo 4 November.

“Sasarannya jauh lebih besar dari Ahok. Karenanya, untuk menghindari spekulasi jangan terlalu lama pemerintah mengumumkan siapa yang menunggangi, jika memang sudah ada bukti-bukti”, kata Abdillah.

Menurutnya, sudah banyak beredar di internet ajakan untuk melengserkan Jokowi.

“Internet ini kan tidak bisa 100% dipercaya, sudah ada selebaran akan ada demo jilid tiga tanggal 25 november dan sasarannya menjatuhkan Jokowi, kalau memang hingga tanggal itu belum ada tindakan terhadap Ahok. Ungkapan-ungkapan itu sudah diungkapan juga oleh beberapa pimpinan pendemo”, kata Abdillah

“Kalau tidak sebesar itu, tidak mungkin dong Jokowi membatalkan kunjungan ke Australia yang hanya dua hingga tiga. Jadi memang harus waspada,” tegasnya. (BBC/Indonesia)

 

Artikel Lain